Jangan Sebut Mereka “Orang Gila”

#kampanyekesehatanjiwa #antistigmaODGJ #antibullying #HKJS2018 #HKN2018

Dewasa ini, masalah kesehatan jiwa yang ada di indonesia bisa dibilang cukup memprihatinkan. Meningkatnya angka penderita gangguan jiwa atau gangguan mental harus perhatian khusus yang diupayakan penanggungan dan solusinya secara intensif. Mungkin sebagian besar masyarakat belum menyadarinya. Bahkan mayoritas mereka masih memandang para penderita gangguan jiwa dengan pandangan yang negatif. Pasalnya, masalah kesehatan jiwa ini tidak hanya menimbulkan konflik pada internal penderita saja, tapi juga berkembang hingga menggerogoti pandangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalimat bahwa mengentalnya stigma atau cap negatif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di masyarakat memang tak bisa dipungkiri, apalagi dengan bukti maraknya penggunaan istilah “orang gila”, “orang sinting”, dan kata-kata serupa kepada para penderita. 

Padahal, sudah barang jelas para ahli kejiwaan tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Mereka mendefinisikannya sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang pada akhirnya disahkan dan digunakan oleh pemeritah dalam UU RI No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Tentu saja, penggunaan istilah “orang gila” yang mengental di masyarakat ini merupakan salah satu bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para penderita secara tidak langsung. Stigma ini biasanya akan membuat penderita terus-menerus dalam kondisi merasa malu, bahkan ketika sudah sembuh sekalipun.

Sebenarnya stigma masyarakat secara umum tersebut dinilai tidak berdampak terlalu parah jika saja tugas keluarga yang seharusnya memiliki peran penting terhadap penderita, malah memperlakukan penderita dengan tidak wajar. Keluarga manapun pasti akan bersedih apabila ada anggota keluarganya yang mengalami masalah pada kejiwaannya dan tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya. Namun keengganan dan ketidakpercayaan pada tenaga medis seringkali ditunjukkan oleh keluarga penderita itu sendiri. Biasanya, mereka merasa hal itu hanya akan menjadi aib bagi keluarga. Hingga pada akhirnya, mereka berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri, yang kemungkinan besar secara medis terjadi penyimpangan.

Apabila tingkat internal keluarga sudah mampu memahami betul masalah ini, yang selanjutnya perlu dibenahi adalah stigmatisasi masyarakat yang kerap kali mendiskriminasi para ODGJ dengan berbagai perlakuan buruk yang tentu saja menyalahi hak asasi manusia seperti mengolok penderita baik secara langsung ataupun tidak, mengeluarkannya dari sekolah, dipecat dari pekerjaan, bahkan diskriminasi secara fisik seperti memukul.

Yang paling memprihatinkan, faktor menguatnya stigma terhadap ODGJ terkadang justru datang dari ahli kesehatan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, para dokter spesialis kejiwaan biasanya melakukan hal yang dinilai kurang tepat. Mereka terkadang keberatan untuk merujuk pasien kepada bagian psikiater. Sedangkan, layanan psikiatri sebenarnya sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan. Apabila penerapan stigma ini terus terjadi dan tidak disadari para ahli, tentu saja akan makin memperburuk keadaan para ODGJ, khususnya yang ada di Indonesia.

Lalu, bagaimana penyelesaian yang baik untuk masalah stigma yang melekat di masyarakat ini? Sebenarnya banyak solusi yang bisa dihadirkan. Baik dari pihak pemerintah, pihak RSJ, dan masyarakat secara umum, serta peran lingkup keluarga sekalipun. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah bagaimana para pelaksana bisa konsisten dalam menjalankan solusi-solusi tersebut?

Solusi pertama yang bisa dilakukan oleh pihak RSJ (Rumah Sakit Jiwa) adalah dengan terus membenahi tampilan RSJ agar lebih menarik dan menyenangkan. Karena, bagaimanapun juga, tampilan RSJ tentu akan memengaruhi kesadaran para ODGJ untuk terus mengecek keadaannya tanpa merasa bahwa RSJ adalah tempat yang mengerikan.

Selanjutnya, solusi pokok yang penulis ajukan adalah tentang peran pemerintah yang seyogyanya menjadi aktor utama dalam permasalahan ini yaitu dengan memberi berbagai pembekalan pemahaman kesehatan jiwa yang rutin. Bisa melalui seminar-seminar, penyuluhan kesehatan jiwa, ataupun tes kecerdasan emosional yang tentu mudah dijangkau banyak masyarakat terutama untuk kalangan menengah ke bawah.

Isi pembekalan tentunya tidak hanya terus-menerus membahas masalah-masalah kejiwaan yang terjadi. Tapi disini pemerintah sebagai pihak teratas yang memiliki kewenangan besar juga harus memberi solusi-solusi dan harapan bagi mereka yang termasuk ke dalam kategori ODGJ. Karena stigma masyarakat terhadap ODGJ saat ini cukup memprihatinkan, dengan banyak bukti yang bisa kita lihat bahwa masyarakat dengan mudah mencap para ODGJ sebagai “orang gila” yang mestinya membuat para penderita merasa tersisihkan dan tidak lagi punya harapan kedepannya.

Selain pembekalan, pemerintah pun semestinya melakukan peningkatan dalam bidang SDM. Jika melihat data saat ini, Indonesia baru memiliki jumlah ahli kejiwaan yang bisa dibilang sangat sedikit. Bagaimana tidak, dengan jumlah 237 juta penduduk Indonesia saat ini, tentu tidak sebanding dengan jumlah ahli kejiwaan yang secara keseluruhan belum mencapai angka seribu. Artinya, satu psikiater harus menangani 400.000 penduduk. Hal ini sangat jauh dari standar yang mestinya satu psikiater untuk menangani 30.000 penduduk. Tentu saja

pemerintah tidak boleh buta terhadap data ini dan harus segera menyelesaikannya dengan terus menambah kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Indonesia.

Ditambah, pemerintah pun bisa mengadakan acara-acara yang bersifat rekreatif sekaligus edukatif seperti jalan sehat, senam sehat, pameran RSJ, ataupun permainan-permainan menyenangkan lainnya.

Jika pemerintah sudah melaksanakan beberapa solusi diatas, mestinya stigma masyarakat terhadap ODGJ pun akan pulih. Karena, persepsi yang timbul akan menyatakan bahwa ODGJ itu bisa disembuhkan layaknya penyakit-penyakit lain yang tentu bisa sembuh, walau harus dengan proses pengobatan yang cukup panjang. Dan penanganan oleh keluarga terhadap penderita pun pastinya akan mereka lakukan secara tepat sesuai dengan prosedur medis yang ada, karena mereka pun sudah dibekali dengan pengetahuan medis kejiwaan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, disamping meningkatnya angka penderita gangguan jiwa di Indonesia ini, diperlukan juga peningkatan penanganan-penanganan dari berbagai pihak. Yang pertama dibutuhkan adalah peran pemerintah dengan memberi banyak penyuluhan kesehatan jiwa di berbagai tempat. Sehingga stigma masyarakat yang menjadi salah satu penghambat penanganan terhadap penderita pun bisa segera dihapuskan dan membuat penanganan berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terpenting, sebutan atau cap negatif masyarakat dengan menggunakan istilah “orang gila” atau berbagai sebutan yang kurang baik lainnya pun dapat diubah dengan predikat yang lebih baik secara menyeluruh.